Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, aliran penghasilan bagi Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi: 1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; 2. penghasilan dari usaha dan kegiatan; 3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan 4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Penghasilan yang menjadi **objek PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018** yaitu keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang, kecuali penghasilan tersebut: 1. diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PP 23 Tahun 2018; 2. diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; 3. telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan 4. dikecualikan sebagai objek pajak.

Penghasilan yang menjadi Objek PPh Final UMKM

Editor

Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, aliran penghasilan bagi Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
penghasilan dari usaha dan kegiatan;
penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Editor

Penghasilan yang menjadi objek PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yaitu keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang, kecuali penghasilan tersebut:

diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PP 23 Tahun 2018;
diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
dikecualikan sebagai objek pajak.

Editor

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018.

Editor

Contoh:

PT. A perusahaan manufaktur, pada suatu tahun mendapat penghasilan dari penjualan harta berupa kendaraan bermotor yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan digunakan untuk operasional perusahaan.
Penghasilan dari penjualan harta berupa kendaraan bermotor yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tersebut bagi perusahaan manufaktur tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 sehingga dikenai PPh Berdasarkan Ketentuan Umum PPh.
Wajib Pajak orang pribadi pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka atas penghasilan dari usaha tersebut dikenakan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018.