Silakan [download](https://drive.google.com/file/d/1aukW-NxhkMioVVUXXdTSXrb8rL6uF-8y/view?usp=sharing) [URL=https://i.imgur.com/OL6VKfa.png][IMG]https://i.imgur.com/OL6VKfa.png[/IMG][/URL]

**Karyawati ditunjuk untuk eFaktur cuti hamil. Tidak mungkin menggunakan akun coretax pribadinya. Bagaimana solusinya❓** Solusi Jika Karyawan yang Menangani e-Faktur Sedang Cuti Panjang Ketika karyawan yang biasa mengurus e-Faktur sedang cuti panjang seperti cuti hamil, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan berjalan dengan baik. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan: 1. Tunjuk Pengganti Sementara🧑💻 Perusahaan bisa menunjuk pengganti sementara melalui sistem Coretax. PIC (Person in Charge) dapat memberikan akses kepada pengganti dengan menggunakan fitur “My Representative” atau “Wakil/Kuasa Saya”. Yang perlu diperhatikan: ✅ - Terdaftar di Coretax: Pengganti harus memiliki NPWP atau NIK yang sudah terdaftar di sistem. - Proses Pendaftaran: PIC harus mendaftarkan pengganti sebagai Pihak Terkait (Related Parties) di Coretax sebelum memberikan akses. - Akses Terbatas: Peran yang diberikan dapat dibatasi sesuai kebutuhan perusahaan, misalnya hanya untuk membuat atau mengelola e-Faktur. 2. Jangan Gunakan Akun Karyawan yang Cuti 🚫 Penggunaan akun pribadi karyawan yang sedang cuti dilarang keras. Selain melanggar aturan keamanan data, ini juga berisiko terjadi penyalahgunaan data penting perusahaan. Setiap akun di Coretax hanya boleh diakses oleh pemilik aslinya. 3. Cabut Akses Setelah Cuti Berakhir 🔐 Setelah karyawan yang bersangkutan kembali bekerja, PIC bisa mencabut akses pengganti melalui fitur “Manage Access” di Coretax. Dengan begitu, karyawan tersebut bisa kembali mengelola e-Faktur sesuai dengan perannya semula. 4. Gunakan Jasa Konsultan Pajak (Opsional) 🏢 Jika perusahaan tidak memiliki pengganti internal yang sesuai, mempekerjakan konsultan pajak profesional adalah solusi yang bisa dipertimbangkan. Pastikan konsultan tersebut terdaftar resmi di SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) agar proses perpajakan tetap sesuai aturan. Kesimpulan: Dengan langkah-langkah di atas, perusahaan dapat memastikan operasional pajak tetap berjalan aman dan sesuai aturan, meskipun ada karyawan yang sedang cuti panjang. Data tetap terlindungi, pajak tetap terkelola dengan baik, dan perusahaan tetap patuh pada regulasi yang berlaku. 😊💪 [URL=https://i.imgur.com/paelBX5.png][IMG]https://i.imgur.com/paelBX5.png[/IMG][/URL]

Penanggungjawab Impersonate dan penambahan hak akses WP badan

Editor

Silakan download

Editor

Apa itu PIC dan siapa yang akan menjadi PIC dalam sistem Coretax❓

Dalam sistem Coretax, Person in Charge (PIC) berperan sangat krusial sebagai pengelola utama akun Coretax Wajib Pajak, dengan tanggung jawab meliputi:
1️⃣ Mengelola Hak Akses: Mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait Wajib Pajak dalam sistem Coretax, seperti wakil/pegawai atau konsultan.
2️⃣ Penandatanganan Dokumen: Dapat menandatangani seluruh dokumen perpajakan, seperti Bukti Potong, Faktur Pajak, SPT dan permohonan administrasi.
3️⃣ Supervisi Administrasi Perpajakan: Memastikan kepatuhan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, PIC berfungsi sebagai super user yang memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan akun Coretax, layaknya seorang pengurus dalam konteks Wajib Pajak Badan.

Siapa yang akan menjadi PIC?
Pada tahap awal, orang pribadi yang terdaftar sebagai penanggung jawab dalam data profil DJP Online akan otomatis ditetapkan sebagai PIC dalam Coretax.

Editor

Apakah penetapan peran PIC dapat dialihkan kepada orang lain? Misalnya kepada orang yang dipercaya meskipun namanya tidak ada dalam akta pendirian/perubahan❓

Ya. Peran PIC dapat dipindahkan ke Wajib Pajak Orang Pribadi lain yang ditunjuk sebagai penanggung jawab melalui akun PIC lama.

Pertimbangan hukum dan catatan:

1️⃣ Pihak yang seharusnya menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Badan adalah pengurus. Namun demikian, termasuk pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP adalah orang pribadi yang nyata-nyata memiliki wewenang menentukan kebijakan/mengambil keputusan kegiatan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, meskipun namanya tidak tertera dalam akta pendirian atau akta perubahan.

2️⃣ Bukti tertulis: Penunjukan pengurus tersebut perlu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan berwenang menyatakan demikian.

3️⃣ Tanggung Jawab Hukum: Orang Pribadi pengurus badan bertanggung jawab secara pribadi/renteng atas pembayaran pajak yang terutang sesuai Pasal 32 UU KUP. Baik pengurus yang ada dalam akta, maupun pengurus di luar akta.

4️⃣ Keamanan Akses: DJP menekankan pentingnya keamanan akses. PIC Utama yang bersifat super user dapat mudah disalahgunakan bila jatuh ke tangan yang tidak tepat. Oleh karena itu, penunjukan PIC utama harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

5️⃣ Jalan Tengah: Pada sistem Coretax, PIC dapat menunjuk orang pribadi lain guna membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan satu atau lebih wewenang yang ditentukan oleh PIC. Pihak yang ditunjuk dapat berupa "Konsultan Pajak" atau "Pihak Lain yang Dapat Ditunjuk" (Wakil) seperti Pegawai atau orang pribadi lainnya.

Editor

Siapa yang dimaksud dengan "Pihak lain yang dapat ditunjuk" sebagai Wakil di Coretax? Apakah berbeda dengan "Konsultan" sebagai kuasa❓

Dalam konteks Wajib Pajak Badan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat diwakilkan/dikuasakan oleh pihak lain. Pada coretax, terdapat dua entitas yang dapat diberikan wewenang:

1️⃣ Pegawai/Pengurus sebagai Wakil yang masuk kategori "Pihak lain yang dapat ditunjuk"

2️⃣ Konsultan Pajak yang masuk kategori "Kuasa"

Penunjukan/pengubahan/penghapusan pihak lain (wakil) atau kuasa hanya dapat dilakukan oleh PIC Utama. Adapun Kuasa yang sudah ditunjuk tidak dapat menunjuk representative lain.

Berikut perbandingan secara umum antara Pihak Lain yang dapat ditunjuk vs. Konsultan Pajak di Coretax

gambar

Editor

Bila pelaksanaan pajak di Coretax bagi Wajib Pajak Badan harus dilakukan dengan login orang pribadi, bagaimana sistem pendelegasian wewenang coretax❓

Pendelegasian peran dan tanggung jawab di sistem Coretax untuk Wajib Pajak Badan diorganisasi berdasarkan NPWP Pusat (TKU Pusat) dan TKU Cabang, serta tambahan opsi Konsultan sebagai pihak eksternal.

NPWP Pusat (TKU Pusat)

Person In Charge (PIC Utama)

💼 Definisi:

Satu orang Superuser yang memiliki otoritas utama atas akun Coretax Wajib Pajak Badan.

🛠 Tugas dan Kewenangan:

• Dapat menambah, mengubah, atau menghapus peran bagi pengguna lain di Coretax
• Melalui menu "My Representatives" atau "Wakil/Kuasa Saya".
• Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perpajakan di bawah NPWP Pusat dan Cabang bila ada.

✅ Syarat:

• Memiliki NPWP atau NIK yang terdaftar.
• Secara default, data penanggung jawab utama DJP Online dijadikan PIC saat transisi, dan dapat diubah kemudian.

Pegawai/Pengurus Lain di NPWP Pusat

👥 Definisi:

Satu atau lebih pegawai atau pengurus lain yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban pajak pusat.

🛠 Tugas dan Kewenangan:

• Peran yang diberikan sesuai dengan ketetapan PIC Pusat.

✅ Syarat:

• Memiliki NPWP atau NIK terdaftar memiliki akun Coretax (tidak harus NIK diaktivasi sebagai NPWP).
• Sudah didaftarkan oleh PIC Utama pada menu "Related Parties" atau "Pihak Terkait" sebelum diberikan peran.
• Mendapatkan peran dari PIC melalui menu "Wakil/Kuasa Saya".

Tempat Kegiatan Usaha (TKU) Cabang

Pegawai/Pengurus Cabang di TKU Cabang (PIC Cabang)

🏢 Definisi:

Satu atau lebih pegawai atau pengurus cabang yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban pajak di cabang (Tempat Kegiatan Usaha).

🛠 Tugas dan Kewenangan:

• Melaksanakan kewajiban perpajakan cabang sesuai peran yang ditetapkan oleh PIC Pusat atas nama TKU Cabang.

✅ Syarat:
• Memiliki NPWP atau NIK terdaftar memiliki akun Coretax (tidak harus NIK diaktivasi sebagai NPWP).
• Didaftarkan oleh PIC Utama pada menu "Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit" sebelum diberikan peran.
• Mendapatkan peran dari PIC melalui menu "My Representative" atau "Wakil/Kuasa Saya".
Catatan:
• Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak (Bupot) atau Faktur Pajak (FP) yang dibuat oleh PIC Cabang tidak dapat dilihat oleh cabang lain.

Konsultan Pajak

🧑‍💼 Definisi:
Konsultan pajak profesional yang berlisensi resmi dan terdaftar di SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) di situs sikop.kemenkeu.go.id.

🛠 Tugas dan Kewenangan:
• Memberikan konsultasi pajak atau bertindak sebagai perwakilan Wajib Pajak sesuai dengan jenis, masa/tahun pajak, dan peran yang diberikan.
• Termasuk pelaporan dan penyelesaian sengketa pajak.

✅ Syarat:
• Memiliki NPWP, lisensi resmi, dan sertifikasi konsultan pajak yang aktif.
• Terdaftar sebagai "Aktif di database Coretax" sebelum diberikan peran.
• Mendapatkan peran dari PIC melalui menu "My Representative" atau "Wakil/Kuasa Saya".
• Melakukan persetujuan penunjukannya di menu "Pending Request" atau "Permohonan Tertunda" di Coretax masing-masing.

Intinya, Coretax berikan fleksibilitas bagi Wajib Pajak Badan untuk pengelolaan tanggung jawab yang terstruktur. Peran dapat diberikan kepada:

PIC Utama (Superuser di NPWP Pusat).
Pegawai/Pengurus Pusat dan Cabang.
Konsultan Pajak.
Pastikan semua pihak yang diberikan akses memiliki NPWP atau memiliki Akun Coretax dengan NIK di sistem Coretax.

wewnang

Editor

Bagaimana cara bertindak atas nama Badan bila PIC Utama/Wakil/Kuasa telah login NIK orang pribadinya di CORETAX❓

Setelah login dengan NPWP 16 digit atau NIK di Coretax, seorang pengurus atau wakil/kuasa yang ingin bertindak sebagai atas nama Badan, misalnya untuk buat FP, BP, atau pelaporan SPT Badan, sesuai peran yang diberikan, harus memastikan telah memilih NPWP badan bersangkutan pada bagian pilihan "Wajib Pajak" di dropdown yang ada

gambar1

Contoh, Raka login akun CORETAX-nya » Pilih wajib pajak "PT NYA RAKA" di kanan atas coretaxnya. .

Hal ini disebut "impersonating" atau bertindak selaku/mewakili. Selama impersonating, terdapat bar biru sebagai tanda sedang aktif bertindak/mewakili atas nama Wajib Pajak lain.
gambar2

Editor

Karyawati ditunjuk untuk eFaktur cuti hamil. Tidak mungkin menggunakan akun coretax pribadinya. Bagaimana solusinya❓

Solusi Jika Karyawan yang Menangani e-Faktur Sedang Cuti Panjang

Ketika karyawan yang biasa mengurus e-Faktur sedang cuti panjang seperti cuti hamil, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan berjalan dengan baik. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

Tunjuk Pengganti Sementara🧑‍💻
Perusahaan bisa menunjuk pengganti sementara melalui sistem Coretax. PIC (Person in Charge) dapat memberikan akses kepada pengganti dengan menggunakan fitur “My Representative” atau “Wakil/Kuasa Saya”.

Yang perlu diperhatikan: ✅

Terdaftar di Coretax: Pengganti harus memiliki NPWP atau NIK yang sudah terdaftar di sistem.
Proses Pendaftaran: PIC harus mendaftarkan pengganti sebagai Pihak Terkait (Related Parties) di Coretax sebelum memberikan akses.
Akses Terbatas: Peran yang diberikan dapat dibatasi sesuai kebutuhan perusahaan, misalnya hanya untuk membuat atau mengelola e-Faktur.
Jangan Gunakan Akun Karyawan yang Cuti 🚫
Penggunaan akun pribadi karyawan yang sedang cuti dilarang keras. Selain melanggar aturan keamanan data, ini juga berisiko terjadi penyalahgunaan data penting perusahaan. Setiap akun di Coretax hanya boleh diakses oleh pemilik aslinya.
Cabut Akses Setelah Cuti Berakhir 🔐
Setelah karyawan yang bersangkutan kembali bekerja, PIC bisa mencabut akses pengganti melalui fitur “Manage Access” di Coretax. Dengan begitu, karyawan tersebut bisa kembali mengelola e-Faktur sesuai dengan perannya semula.
Gunakan Jasa Konsultan Pajak (Opsional) 🏢
Jika perusahaan tidak memiliki pengganti internal yang sesuai, mempekerjakan konsultan pajak profesional adalah solusi yang bisa dipertimbangkan. Pastikan konsultan tersebut terdaftar resmi di SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) agar proses perpajakan tetap sesuai aturan.

Kesimpulan:
Dengan langkah-langkah di atas, perusahaan dapat memastikan operasional pajak tetap berjalan aman dan sesuai aturan, meskipun ada karyawan yang sedang cuti panjang. Data tetap terlindungi, pajak tetap terkelola dengan baik, dan perusahaan tetap patuh pada regulasi yang berlaku. 😊💪